IndeksPendaftaranLogin

Share | 
 

 Survey KPK nih

Go down 
PengirimMessage
Admin
Admin
Admin
avatar

Jumlah posting : 57
Registration date : 29.05.08

PostSubyek: Survey KPK nih   Tue Jun 03, 2008 4:25 am

Survei KPK: BPN dan Dephukham, Instansi Pemerintah dengan Pelayanan Terburuk

[30/3/08]

KPK merilis survei integritas sektor publik. Hasilnya, ada 11 instansi yang memiliki skor integritas sektor publik di bawah rata-rata.

Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal integritas sektor publik bisa jadi gambaran betapa buruknya pelayanan hukum kepada masyarakat. Pasalnya, survei terhadap sejumlah lembaga dan instansi pemerintahan itu memposisikan empat institusi negara yang terkait dengan hukum, sebagai institusi dengan skor integritas terendah.

Adalah Mahkamah Agung (MA), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham) yang tergolong dalam 11 lembaga dengan skor integritas terendah. Selain, keempat lembaga itu, tujuh lembaga lain yang memiliki integritas terendah adalah Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kesehatan, PT Perusahaan Listrik Negara, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT Pelabuhan Indonesia serta Departemen Perhubungan.

Tragisnya, dua institusi yang menempati posisi paling rendah integritasnya diantara 11 lembaga negara itu adalah BPN dan Dephukham. Hasil survei KPK menyebutkan, keduanya memiliki skor masing-masing 4,16 dan 4,15. BPN misalnya. Otoritas pertanahan itu dinilai KPK sangat buruk dalam melakukan pelayanan ketika masyakat ingin melakukan pengukuran dan pemetaan Kadastral (pendaftaran pertama kali). Rendahnya mutu pelayanan di BPN juga terjadi saat masyarakat hendak membuat sertifikat tanah atau penggabungan sertifikat.

Keadaan serupa juga terjadi di Dephukham. Dari survei KPK ditemukan adanya kualitas pelayanan yang bobrok di sejumlah unit departemen yang bermarkas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan itu. Setidaknya, ada tiga unit layanan yang ditemukan KPK, yakni dalam hal pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pelayanan keimigrasian, seperti pembuatan paspor, serta masalah kenotariatan.

Terlepas dari masalah itu, secara keseluruhan, KPK menilai rata-rata skor integritas sektor publik dari 30 departemen atau instasi tingkat pusat adalah 5,33. Angka itu tergolong rendah, jika dibandingkan skor integritas sektor publik yang dilakukan di negara-negara lain. Sekedar informasi, dalam skala 1-10, skala 10 merupakan angka penilaian yang terbaik.

Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK Mochamad Yasin, menjelaskan survei yang dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2007 itu guna menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik. Selain itu, survei dilakukan untuk mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi uang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. “Survei ini akan dilakukan secara rutin setiap tahun oleh KPK,” kata Yasin kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/3).

Petugas sudah biasa menerima tips

Disamping survei terhadap lembaga, KPK juga melakukan penilaian terhadap petugas pelayanan publik. Hasilnya, 31 persen responden menyatakan petugas masih berprilaku koruptif. Sedangkan 29 persen menyatakan petugas di unit layanan yang mereka datangi sudah terbiasa menerima tips, hadiah, atau imbalan lainnya sebagai bagian dari pengurusan layanan. Perilaku itu didukung oleh tidak adanya transparansi dan informasi yang jelas berkaitan dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan adalam pengurusan layanan.

Namun, buruknya pelayanan itu juga tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada petugas di tiap unit layanan. Pasalnya, dari hasil temuan KPK memperlihatkan bahwa masyarakat juga ikut berkontribusi dalam menumbuhkan korupsi. “Survei KPK membuktikan bahwa masyarakat masih bersikap toleran terhadap perilaku koruptif,” kata Yasin.

Kesimpulan ini didapat bawah dari 10 unit layanan di berbagai departemen atau instansi, mayoritas pengguna layanannya (75-100 persen) menganggap pemberian imbalan merupakan hal yang wajar dalam pengurusan. Bahkan 20 persen pengguna layanan publik mengaku pernah menawarkan tips, hadiah, dan imbalan lainnya kepada petugas untuk mempercepat layanan. “Besarnya biaya tambahan bervariasi dari kurang 2.5 persen hingga lebih dari 20 persen dengan nilai nominal antara Rp. 1000 sampai Rp. 150 juta,” terang Yasin

Sebagai informasi, survei KPK ini dilakukan terhadap 65 unit layanan di 30 departemen atau instansi tingkat pusat yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Survei tersebut menyedot responden sebanyak 3611 orang, yang merupakan pengguna langsung dari pelayanan publik.

Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur. Pertama, pengalaman integritas (bobot 0,705) yang merefleksikan persepsi dan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya. Kedua, potensial integritas (bobot 0,295) guna merefleksikan faktor-faktor yang berpontensi penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh responden.

Sebagai langkah lanjutan, demikian Yasin, KPK akan memberikan rekomendasi pencegahan korupsi, terutama kepada departemen dan instansi yang memiliki skor integritas sektor publik di bawah rata-rata. “KPK juga akan terus melakukan monitor terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di departemen dan instansi,” terangnya.

Tindak lanjuti survei KPK

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Dephukham Abdul Bari Azed mengaku terkejut dengan temuan KPK tersebut. “Kita belum tahu parameter KPK dalam survei ini,” ujar mantan Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dephukham ini.

Menurutnya, tanpa ada survei dari KPK, institusinya telah melakukan beberapa perbaikan pelayanan. Ia mencontohkan, selama enam bulan terakhir Kantor Imigrasi Waru, Surabaya, tengah menerapkan standardisasi pelayanan berdasarkan International Standardization Organization (ISO) 2001 (tentang sistem pelayanan). “InsyaAllah minggu depan kita akan menerima sertifikatnya dari ISO,” ucapnya.

Uji coba mutu pelayanan dengan standar internasional juga sedang dilakukan oleh Ditjen Lapas Dephukham untuk Lapas Wanita Malang. Meski baru berjalan dua bulan, namun Bari yakin organisasi standardisasi internasional itu, bakal memberikan sertifikat ISO pada Lapas Wanita Malang. “Nantinya, jika sudah mendapatkan sertifikat ISO, keduanya (Imigrasi dan Lapas) akan menjadi percontohan bagi kantor Imigrasi maupun Lapas di seluruh Indonesia,” ujar Bari.

Bukan hanya masalah pelayanan. Dephukham, kata dia, juga sangan concern terhadap upaya pemberatasan korupsi. “Ini juga sudah kita lakukan,” imbuhnya. “Misalnya, dengan mewajibkan setiap pejabat di Dephukham untuk melaporkan harta kekayaannya secara rutin”.

Terhadap hasil temuan KPK, Bari mengaku belum melihat detil hasil surveinya. Namun, ia berjanji akan menentukan langkah selanjutnya setelah berkonsultasi dengan KPK. “Yang jelas, survei ini mendorong kami untuk memperbaiki letak kesalahan Depkumham dalam pelayanan hukum,” tandasnya.(HO)

Unit Layanan Skor Integritas Lembaga/Institusi
1. Jasa gudang/lapangan penumpukan 4,72 Pelindo
2. Retribusi STNK, SIM dan BPKB 4,62 Polri
3. Izin penyambungan dan pemasangan listrik 4,52 PLN
4. Lembaga Pemasyarakatan 4,33 Dephukham
5. Pengukuran dan pemetaan Kadastral (pendaftaran pertama kali) 4,23 BPN
6. Izin usaha angkutan darat/laut atau pelayaran/udara atau penerbangan 4,22 Dephub
7. Keimigrasian/paspor 4,21 Dephukham
8. Kenotariatan 4,13 Dephukham
9. Sertifikat tanah/penggabungan sertifikat 4,09 BPN
10. Izin pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum darat (KIR) 3,99 Dephub
11. Pelayanan TKI di Terminal 3 3,45 Depnakertrans

Lembaga/Instansi Skor Integritas
1. Departemen Kelautan dan Perikanan 5,41
2. Mahkamah Agung 5,28
3. Departemen Kesehatan 5,25
4. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 5,16
5. Departemen Agama 5,15
6. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnaketrans) 4,85
7. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 4,81
8. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 4,76
9. Departemen Perhubungan (Dephub) 4,24
10. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 4,16
11. Departemen Hukum dan HAM (Dephukham) 4,15
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://ocean.gooforum.com
 
Survey KPK nih
Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1
 Similar topics
-
» Global Warming itu pembodohan massal!

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
Ocean Community Online :: Diskusi :: Politik-
Navigasi: